RSS Feed

MEMBACA ANOMALI POLITIK MENJELANG PEMILIHAN UMUM: PERILAKU PERDUKUNAN DI KANCAH POLITIK

Posted by Teguh Hindarto




Menarik mengamati panggung politik Indonesia khususnya menjelang pemilihan umum. Fenomena perdukunan politik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan setiap menjelang pemilihan umum. Demikian pula menjelang pemilihan umum 2014 ini, berbagai media melaporkan bagaimana sejumlah dukun politik mengalami peningkatan pesanan dari berbagai pejabat dan politisi, dari level lurah sampai pejabat eksekutif, legislatif bahkan yudikatif[1].

Anomali Politik

Fenomena pemilihan legislatif, eksekutif, yudikatif dengan melibatkan jasa paranormal dan dukun politik nampaknya khas Indonesia dan tidak ditemui di negara-negara penjunjung demokrasi seperti Amerika atau Eropa. Jika tahun lalu saya memberikan istilah “Anomali Sosial”[2] terkait berbagai perilaku irasional di masyarakat kita, maka fenomena perdukunan menjelang pemilihan umum saya istilahkan dengan “Anomali Politik”. Mengapa saya katakan anomali politik? Karena jika pemilihan umum mensyaratkan kemampuan personal dan mesin politik pengusung untuk menaikkan elektabilitas seseorang secara rasional, maka perilaku anomali politik justru menekankan pada peranan-peranan kekuatan gaib untuk menaikkan eletabilitas dan keterpilihan dirinya menduduki jabatan publik.

Nampaknya Indonesia belum menuntaskan fase-fase pertumbuhan dirinya, sehingga fase-fase yang seharusnya sudah ditinggalkan jauh justru masih tetap dipertahankan. Beberapa ahli kebudayaan seperti Prof. C.A. van Peurseun pernah menuliskan tahapan dan fase pertumbuhan kebudayaan manusia menjadi “tahap mistis, tahap ontologis, tahap fungsionil”. Beliau menjelaskan ketiga tahapan tersebut sbb:

“Yang dimaksudkan dengan tahap mistis ialah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kesuburan, seperti dipentaskan dalam mitologi-mitologi yang dinamakan bangsa-bangsa primitif…Yang dimaksudkan dengan tahap kedua atau ontologis ialah sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepungan kekuasaan mitis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal ikhwal. Manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang dulu dirasakan sebagai kepungan. Ia mulai menyusun suatu ajaran atau teori mengenai dasar hakikat segala sesuatu (ontologi) dan mengenai segala sesuatu menurut perinciannya (ilmu-ilmu)…Tahap ketiga atau fungsionil ialah sikap dan alam pikiran yang makin nampak dalam manusia modern. Ia tidak begitu terpesona lagi oleh lingkungannya (sikap mistis), ia tidak lagi dengan kepala dingin ambil jarak terhadap obyek penyelidikannya (sikap ontologis)”[3]


Sekalipun fakta sosial kita telah memasuki zaman modern dengan penanda tahapan ontologis dan fungsionil, dengan melewati beberapa rezim pemerintahan – Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi – namun perilaku yang mencerminkan tahapan mitis masih terjadi, termasuk menggunakan jasa gaib melalui praktek perdukunan untuk memperoleh kedudukan dan jabatan politis.

Kita masih ingat beberapa bulan lalu salah satu televisi swasta mengundang seorang dukun politik yang sangat dikenal. Namanya Dr. KH Desembrian Rosyady S.Ag, SH, SE, MM, MBA. Dengan keyakinan tinggi dirinya menjanjikan kepastian keberhasilan jika seseorang memakai jasa dirinya agar mendapatkan jabatan publik. Bahkan dirinya membagi-bagikan brosur-brosur yang mengiklankan kemampuannya tersebut. Salah satu media sosial mencatat tarif atas jasanya dari ratusan juta sampai milyaran bahkan trilyunan sebagaimana dikatakan:

“Tarif yang dipasang Rosyadi seperti berikut: Rp 1 triliun untuk seorang capres, calon gubernur minimal Rp 5 miliar, untuk bupati atau wali kota harus disediakan Rp 2 miliar. Untuk caleg tingkat kabupaten/kota mencapai Rp 100 juta, tingkat provinsi Rp 200 juta dan untuk DPR pusat dapat mencapai Rp 300 juta”[4].

Desembrian Rosyady mengaku bahwa, “dibandingkan pemilu empat tahun lalu, permintaan jasanya lebih meningkat sekarang”[5]. Bukan hanya Desembrian Rosyady namun sejumlah paranormal terkenal lainnya mengaku kebanjiran job baik dari kalangan artis maupun politisi yang menginginkan dirinya menduduki jabatan politis di legislatif maupun eksekutif.

Membaca Perilaku Perdukunan Politik Menurut Analisis Dramaturgis Erving Goffman

Bagaimana kita memberikan analisis dan penilaian terhadap perilaku anomali politik tersebut? Saya akan menggunakan pendekatan Analisis Dramaturgis Sosiolog bernama Erving Goffman yang berasal dari Kanada untuk mendapatkan penjelasan rasional mengenai perilaku anomali politik di atas. Goffman adalah Sosiolog Mazhab Interaksionis Simbolisme. Margaret M. Poloma dalam bukunya, Sosiologi Kontemporer menjelaskan mengenai Analisis Dramaturgy buah pikir Goffman sbb: Kehidupan sosial seperti sebuah arena pertunjukkan teater dimana ada bagian depan (front region) dan bagian belakang (back region).

“Panggung depan adalah bagian penampilan individu yang secara teratur berfungsi di dalam mode yang umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu. Di dalamnya termasuk setting dan personal front, yang selanjutnya dapat dibagi mejadi penampilan (appearance) dan gaya (manner)”[6].

Ambillah contoh kehidupan seorang dokter. Setting seorang dokter adalah kantor. Penampilannya memperlihatkan status sosialnya sebagai seorang dokter yaitu mengenakan jas putih dengan tas dan stetoskop. Gaya seorang dokter memperlihatkan sikap tenang dan persuasif dan meyakinkan pasien untuk memperoleh kesembuhan. Bagian depan kehidupan seorang dokter selalu mengetengahkan sosok ideal.

Margaret M. Poloma melanjutkan:

”Disamping panggung depan yang merupakan tempat melakukan pertunjukkan tersebut, terdapat juga daerah belakang layar. Identifikasi daerah belakang ini tergantung pada penonton yang bersangkutan. Pada saat istirahat, kantor pribadi seorang dokter bisa merupakan sebuah ruangan dimana dia dapat melepaskan jas putihnya, duduk santai dan bercanda dengan para juru rawatnya. Sekalipun juru rawatnya dapat menyaksikan sang dokter di dalam keadaannya yang demikian di dalam panggung belakang, tidaklah demikian halnya dengan para pasien. Beberapa menit kemudian, kantor ini akan berubah menjadi ruang konsultasi dan oleh karenanya menjadi panggung depan”[7] .

Drs. Wagiyo, MS. dalam bukunya Teori Sosiologi Modern mengatakan:

“di panggung depan (front region), terjadi manipulasi sebagaimana terjadi di tempat-tempat penjualan mobil. Sebaliknya, bagian belakang (the back region) merupakan tempat tertutup dan tersembunyi dari pengamatan penonton dimana teknik-teknik dari ‘impression management’ dipraktikkan. Di back stage (belakang panggung) ini pula sang aktor dapat dengan santai beristirahat, sebagaimana dikatakan oleh Goffman dibelakang panggung itu sang aktor dapat meninggalkan bagian depan, dapat berbicara di luar skrip dan keluar dari karakter yang dimainkannya”[8]

Mengikuti pendekatan Goffman di atas, maka kita dapat memberikan penilaian dan analisis terhadap perilaku sejumlah politisi yang menggunakan jasa dukun politik sebagai bentuk penampilan seorang politisi di wilayah belakang (the backstage region). Bukankah sebagai mana kehidupan pribadi, percakapan di rumah adalah wilayah personal yang jauh dari peliputan publik dan bersifat informal, demikian pula aktifitas dan perilaku politisi menggunakan jasa perdukunan untuk mensukseskan karir politiknya merupakan aktifitas non formal yang tidak ditampilkan kepada publik melainkan disembunyikan di bagian belakang kehidupannya. Seorang politisi akan menampilkan citra dirinya sebagai seorang yang egaliter, demokratis, cerdas, peka terhadap isyu sosialuntuk dikonsumsi oleh publik namun menyembunyikan realitas dirinya yang lain di wilayah belakang, yaitu interaksinya dengan dukun politik.

Benarlah penjelasan Drs. Wagiyo MS., berikut ini:

“Dengan memusatkan perhatian kita pada panggung bagian belakang (the backstage region), Goffman menolong kita untuk memahami semua kegiatan yang tersembunyi dalam upaya melengkapi keberhasilan acting atau penampilan diri (self) sang aktor di hadapan publik. Goffman memperlihatkan kepada kita bagaimana, dalam dunia kehidupan sehari-hari, seseorang itu selalu terlihat baik saat mereka tampil di hadapan orang lain baik itu di rumahnya, di sekolah, di kantornya di RT-nya, di lingkungan sosial yang lebih tinggi atau di manapun dia berada dalam kaitannya dengan berbagai situasi kondisi hubungan mikro lainnya”[9]

Mengapa Masih Merebak?

Sejak kapan praktek perdukunan politik ini merebak dan mengapa praktek perdukunan politik masih merajalela sampai hari ini? Kita tidak memiliki kepastian sejak kapan praktek perdukunan politik tersebut mulai merebak. Soegeng Sarjadi pendiri lembaga riset independent bernama Soegeng Sarjadi Syndicate mengatakan bahwa maraknya perdukunan politik terjadi sejak tahun 1965. Bahkan Soegeng mengklaim bahwa telah terjadi penururunan praktek-praktek perdukunan politik:

“Menurutnya sejak 15 tahun lalu dukun politik mulai ditinggalkan dan tidak seperti ketika di era tahun 1965 yang marak bermunculan dukun politik. Menjelang Pemilu 2014 grafik aktifitas masyarakat sekarang semakin meningkat dengan pemahaman pendidikan yang tinggi. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan seperti stastistik perhitungan yang bisa mengantikan kampanye”[10].

Benar tidaknya pernyataan Soegeng Sarjadi yang mengklaim bahwa telah terjadi penurunan aktifitas perdukunan politik, masih harus dibuktikan di lapangan mengingat faktanya sampai hari ini kita masih melihat sejumlah praktek perdukunan politik menjelang pemilihan umum.

Permadi, politikus Partai Gerindra menilai pertemuan dunia politik dan perdukunan terkait budaya dan cara menghormati alam[11]. Artinya, keterlibatan para dukun politik dan interaksi para pejabat politik dengan pelaku jasa kesuksesan secara gaib, terkait kultur atau kebudayaan masyarakat kita yang memang tidak bisa melepaskan diri dari berbagai intervensi hal-hal yang gaib untuk mempengaruhi kehidupan mereka, khususnya terhadap kepentingan kesuksesan mereka menduduki jabatan politis. Bahkan Permadi mengatakan bahwa para pemimpin negeri ini selalu memiliki interaksi dengan kekuatan gaib  baik sejak Soekarno, Suharto bahkan Abdurahman Wahid.

Beberapa media sosial menuliskan sejumlah tempat yang pernah disambangi Presiden Sukarno untuk bertapa[12]. Bahkan pemilihan tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan pun dihubungkan dengan kepercayaan mistis[13]. Keberadaan tongkat Presiden Sukarno pun tidak luput dari persoalan magis[14]. 

Sekalipun Sukarno memiliki sejumlah aktifitas dan interaksi dengan hal-hal yang bersifat metafisika dan mistis namun saya tidak menemukan catatan dimana beliau melakukan interaksi dengan perdukunan atau paranormal tertentu yang menjadi penasihat spiritualnya. Berbeda dengan Presiden Suharto. Presiden Suharto bukan hanya memiliki kebiasaan lelaku mistis sebagai bagian dari alam pikir orang Jawa namun beliau pun membentengi dirinya dengan sejumlah para normal atau dukun dalam jumlah yang banyak. Arwan Tuti Artha dalam bukunya menuliskan:

“Belakangan orang tahu, hal itu bukan lagi rahasia: selama 32 tahun, Soeharto punya lebih dari seribu dukun, paranormal, wong pinter serta guru spiritual”[15]

Jika sudah berbicara soal kultur (kebudayaan), maka tidak mudah untuk berharap keberadaan dukun politik akan lenyap dalam kancah perpolitikan, karena kultur merupakan bagian dari jati diri seseorang dan cara seseorang untuk menidentifikasikan dirinya sebagai pewaris sebuah kultur.

Selain persoalan kultur, merebaknya jasa perdukunan politik bisa dikarenakan bentuk ketidakpercayaan diri para politisi yang akan bersaing dan menduduki jabatan politis. Pengamat Politik di Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Ading Buntaran Satria menyatakan:

“Banyaknya calon pejabat negara yang menggunakan jasa “Dukun Politik” jelang perhelatan politik 2014 karena mereka tidak memiliki rasa percaya diri ketika harus bertarung memperebutkan simpati masyarakat guna memperebutkan kursi sebagai wakil rakyat”[16]

Menghentikan Perdukunan Politik, Mungkinkah?

Dari penjelasan di atas kita mendapatkan keterangan bahwa masih merebaknya praktek perdukunan politik menjelang pemilihan umum baik Pileg (pemilihan legislatif) dan Pilpres (pemilihan presiden), disebabkan dua faktor yaitu faktor kultural dan faktor ketidakpercayaan diri. Jika faktor kultural, memang tidak mudah untuk mengubah dan memberantasnya. Sama dengan memberantas judi dan minuman keras dimana di beberapa wilayah kebudayaan tertentu, baik judi maupun meminum minuman keras bagian dari warisan kultural mereka. Namun jika faktor penyebabnya adalah ketidakpercayaan diri, maka tugas partai politik untuk mencerdaskan anggota-anggotanya melalui pendidikan politik yang rasional. Pendidikan politik bukan hanya berisikan konsep dan norma politik melainkan sampai kepada persoalan etika politik serta membangun mentalitas seorang politisi yang memiliki kapabilitas (kemampuan), integritas (kejujuran), kompetensi (keahlian) saat dirinya berkiprah di panggung politik dan pemerintahan untuk mengatasi persoalan sosial dan pemerintahan.

Pencerdasan dan pembelajaran politik, bukan satu-satunya solusi untuk menghentikan anomali politik berupa interaksi seorang politisi dan calon legislatif serta calon eksekutif dengan jasa seorang dukun politik untuk memenangkan dirinya menduduki jabatan-jabatan politis yang strategis. Karena toch mereka yang terlibat dan melibatkan diri pada perdukunan politik adalah orang-orang cerdas dan bertitel tinggi, baik strata satu sampai strata tiga.

Perilaku perdukunan sesungguhnya berkaitan dengan kualitas pemahaman dan penghayatan seseorang akan nilai-nilai Ketuhanan. Keagamaan yang hanya menekankan aspek formal (syariat, hukum agama) namun mengabaikan aspek hubungan personal dan spiritual seseorang dengan Tuhannya akan melahirkan sikap-sikap beragama yang bersifat simbolik belaka. Secara lahiriah mereka mengenakan pakaian pakaian yang mewakili simbol-simbol keagamaan dan mengucapkan jargon-jargon keagamaan namun batiniah mereka tidak memiliki hubungan personal dengan Tuhannya. Ketiadaan hubungan personal dengan Tuhannya inilah yang menyebabkan mereka tidak memiliki keyakinan diri dan tidak melibatkan Realitas Absolut yang mengatasi dirinya dan ketakutan serta ketidakpercayaan dirinya. Saya istilahkan perilaku ini dengan “beragama namun tidak beriman”.

Kiranya para politisi dan calon legislatif serta calon eksekutif baik pusat maupun daerah yang terlibat dan melibatkan perdukunan politik, menyadari dosa politiknya dan melakukan pertobatan politik dengan jalan memaksimalkan potensi dirinya secara rasional dan berjuang dalam pertarungan politik dengan cara yang normal dan menjauhkan diri dari anomali politik. 


End Notes

[2] Teguh Hindarto, Anomali Sosial & Tendensi-tendensi Irasional
http://teguhhindarto.blogspot.com/2013/04/anomali-sosial-dan-tendensi-tendensi_25.html

[3] Prof. C.A. van Peurseun, Strategi Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius 1992, hal 18

[6] Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal 232

[7] Ibid., hal 234

[8] Wagiyo, Teori Sosiologi Modern, Tangerang: Universitas Terbuka 2012, hal 10.13-10.15

[9] Ibid., hal 10.16

[15] Dunia Spiritual Soeharto: Menelusuri Laku Ritual, Tempat-tempat dan Guru Spiritualnya, Yogyakarta: Galang Press 2007, hal 31

[16] Pemilu Legislatif 2014 dan Fenomena Dukun Politik
http://www.lombokita.com/blog-warga/pemilu-legislatif-2014-dan-fenomena-dukun-politik#.Uuh330qyRkg

0 komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)